Senin, 06 Desember 2010

Banjir Lumpur





Kejadiannya sebenernya terjadi kemarin tanggal 5 Desember 2010, waktu aku dan pacar serta dua teman pacar aku perjalanan ke Jogja dari Borobudur. Sebenernya perasaan hati sedang buruk dan bad banget, pacar ketauan pernah ketemuan ama cewek lain waktu aku lagi pulang kampung. Tapi mau gag mau kan tetep harus pulang ke Yogyakarta soalnya ada acara Penulisan Sejarah dan Workshop di gedung Ki Hajar FISE UNY hari ini. Anehnya lagi waktu lagi isi bensin di daerah Karet, aku ketemu sama temen sekelas (juga ex aku), dia juga mau ke Yogyakarta sambil bawa-bawa gitar. Karena sejam sebelumnya aku nonton berita di Tivi kalo jalan di daerah Pabelan ditutup karena banjir, ehh si teman aku ini nyelonong lewat jalan pintas di daerah Progowati. Doi gag tau kalo di jalan pintas Progowati jembatan penghubungnya putus jadi dua.
Aku sama pacar aku dan dua temennya tetep milih lewat Pabelan (jalan raya Yogyakarta-Magelang), kita juga penasaran sih sama kondisi banjir lumpur tanpa tau kalo ternyata macetnya sampai sekitar 10km. Ternyata bener berita di Televisi, mulai dari Gulon sampai Salam macet total karena air sungai Blongkeng meluap akibat hujan yang terus menerus selama seharian.
Namun pemerintah daerah Kabupaten Magelang cukup tanggap darurat, hal ini terbukti selang dua jam setelah meluapnya air sungai Blongkeng, sudah tersedia 2 mesin berat pengeruk pasir dan lumpur yang menghalangi jalan. Selain itu, puluhan truk pengangkut pasir antri menunggu giliran diberi pasir gatis. Cerminan hubungan simbiosis Mutualisme, truk pasir akan mendapatkan keuntungan besar dan para pengguna jalan dapat melanjutkan perjalanan tanpa merasa terganggu dengan pasir. Ratusan relawan baik itu dari Instansi Pemerintah maupun LSM terkait. Polisi dan TNI serta puluhan Menwa Kabupaten Magelang termasuk didalamnya.
Menurut hemat saya, memang patut diberikan penghargaan terhadap apresiasi yang besar dari seluruh kalangan masyarakat baik itu mahasiswa maupun pelajar yang berniat mulia mendaftarkan diri sebagai relawan. Namun, dalam kejadian nyata seperti Banjir Lumpur sungai Blongkeng, jumlah relawan pun banjir, hingga mereka justru memenuhi jalan dan malah berfoto-foto ria. Saya tertawa melihat para relawan dadakan itu. Memang menurut saya jiwa relawan tidak dapat terbentuk begitu saja, butuh waktu minimal 1 tahun dalam bekerja sebagai relawan agar kejadian seperi di Muntilan tidak terjadi di tempat lain. :)

Sabtu, 04 Desember 2010

PD III ?

Korea Utara membombardir Pulau Yeonpyong (yang tentu saja diklaim sebagai wilayah Korea Selatan) pada tanggal 23 November 2010. Dari kantor berita resmi Korut menyatakan bahwa Korut menganggap Korsel akan menyerang (atau mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi Korut) Korut melalui latihan bersama dengan US (yang rencana dilaksanakan pada tanggal 28 November 2010). Ketegangan yang berlangsung di Barat Semenanjung Korea ini merupakan dampak dari sisa-sisa pertempuran (yang tidak terselesaikan ) 57 tahun yang lalu. Dalam sejarahnya perseteruan Korea Utara dan Korea Selatan sudah berlangsung sejak tanggal 25 Juni 1950 dan diakhiri pada tanggal 27 Juli 1950 dengan ditandatanganinya Korean Armistice Agreement. Perang saudara ini merupakan kepanjangan tangan dari perang Dingin Antara kepentingan Amerika dan sekutunya (termasuk PBB) sebagai negara adikuasa terhadap kekuatan Komunis (China dan Uni Soviet). Seperti terminologi perang dingin itu sendiri, Korea menjadi korban (seperti layaknya yang dialami Jerman dan Vietnam) dari kepentingan-kepentingan politik negara Adidaya. Dan hal itu masih bersisa sampai detik ini.

Sebenarnya, permasalahan yang terjadi pada tanggal 23 November 2010 mengenai pembombardiran Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara dan Korea Selatan mengklaim wilayah itu masuk dalam teritorinya (kembali pada deklarasi Korean Armistice Agreement). Pihak Korsel yang dibelakangi oleh Amerika kemudian secara sepihak menarik Laut barat semenanjung Korea sebagai batas Negara. Tentu saja keputusan ini tidak bisa diterima dari pihak Korea Utara, karena dari apabila dilihat dari segi pertahanan negara tentunya Korea Utara kesulitan karena secara langsung dikelilingi oleh armada militer Korea Selatan (dan Amerika) diwilayah yang dekat sekali dengan daratan mereka. Selain itu dengan penarikan batas wilayah (yang disebut Northern Limit Line oleh Amerika dan Korsel) tentu saja memisahkan pulau-pulau yang ada diperairan itu dengan Korea Utara. Oleh karena itu pengakuan wilayah yang sepihak itu berakibat besar ketika Korea Selatan merasa Korea utara menembaki wilayah teritorinya. Batas wilayah daratan sudah disepatai oleh kedua negara pada akhir perang Korea yaitu wilayah yang disebut "38 Paralel", namun batas perairan belum disepakati oleh kedua negara. Hal ini yang mampu menjadikan konflik jangka panjang dikemudian hari.

Korea Selatan terutama, merupakan investor besar di wilayah Asia tenggara (termasuk Indonesia) maka apabila benar-benar pecah perang di semenanjung Korea, hal ini tentunya membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia (yang semakin menguat) dan juga negara-negara lain di Asia Tenggara.


Monarki dalam Demokrasi

Baru-baru ini dibeberapa Media televisi "meributkan" statmen bapak presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya sebuah Monarki didalam Demokrasi Negara Republik Indonesia. Monarki kesultanan Yogyakarta dalam negara Demokrasi Indonesia adalah sebuah keistimewaan mengingat Sultan HB IX dalam surat telegramnya kepada Soekarno ketika mendengar berita mengenai kemerdekaan Indonesia, mendukung sepenuhnya atas lahirnya Negara Republik Indonesia. Surat Telegram ini merupakan sebuah tanda dari penyatuan dua Negara yaitu Negara Kasultanan Yogyakarta dengan Negara Republik Indonesia. Sebuah langkah yang Heroik mengingat betapa besar dukungan Sultan Hamengku Buwono IX terhadap Negara Republik Indonesia. Sri Sultan kemudian mengeluarkan sebuah Amanat pada tanggal 5 september 1945 yaitu pernyataan resminya mengenai meleburnya Kasultanan Yogyakarta dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.


Secara historis predikat istimewa merupakan warisan jauh sebelum kemerdekaan RI itu sendiri. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan cikal bakal DIY sekarang ini dulunya dikenal sebagai negara vasal dalam pemerintahan yang dimulai oleh VOC (Vereenidge Oostindische Compagnie), Hindia Belanda, hingga Pendudukan Jepang. Pada masa Belanda daerah Kasultanan Yogyakarta dijuluki Zelfbestuurende Landshappen dan oleh pendudukan disebut kooti (tanya nenek ato simbah kita pasti ngerti). Dari sinilah telah muncul wacana mengenai keistimewaan Yogyakarta yang kita ketahui saat ini telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Kemudian Bapak proklamasi Indonesia, Soekarno memberikian sebuah perlindungan hukum dalam rapat BPUPKI dan PPKI kepada kasultanan Yogyakarta sebagai sebuah daerah (dalam negara indonesia), bukan lagi Negara yang memiliki kedaulatannya sendiri.


Menanggapi Opini yang beredar saat ini, mengenai "penyamarataan" status daerah yang artinya menghapuskan status keistimewaan Yogyakarta dalam Negara Demokrasi Indonesia tentunya membutuhkan pertimbangan yang matang. Keistimewaan yang dapat kita lihat hari ini dari Yogyakarta adalah Dual-birokrasi atau pemerintahan ganda dari sosok sultan sebagai Raja bagi rakyat Yogyakarta dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah Yogyakarta. Oleh karena itu Yogyakarta adalah satu-satunya daerah yang tidak mengadakan pemilihan Gubernur. Rakyat memilih Sultan sebagai sosok pengayom rakyat secara spirituil dan juga rakyat (secara luas) memilih Sultan sebagai sosok pemimpin Daerah. Apabila dilihat dari kacamata demokrasi yang dicanangkan Nagara Indonesia tentunya ini sama sekali jau dari cita-cita Demokrasi. Namun rakyat Yogyakarta secara historis, sosial, culture, spirituil, maupun rasa nyaman dapat ditempuh dengan tetap Sultan sebagai Gubernur sekaligus Raja untuk rakyat. Sebuah fenomena yang tidak dapat kita jumpai didaerah manapun.


Disaat daerah lain yang kini gemar "memamerkan Kekuatannya sendiri" (Timor-Timur, GAM, RMS), Yogyakarta justru menundukkan Kepala dan mengakui Kedaulatan NKRI dengan penuh penghayatan. Sungguh sebuah penghargaan besar yang patut saya berikan kepada Sri Sultan Hamengku Bowono IX yang dengan pemikiran modernnya untuk melebur Kekuasaanya dan tunduk kepada Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu apabila Daerah Istimewa Yogyakarta akan dihapus dan disetarakan dalam demokrasi (pemilihan gubernur.red) maka hendaknya perlu kajian yang lebih dalam. Bila dilihat dari segi sosial maka saya rasa hanya akan menimbulkan kekisruhan dalam diri rakyat Yogyakarta.


Jumat, 29 Oktober 2010

KONTROL BAHASA ERA ORDE BARU

KONTROL BAHASA INDONESIA PADA ERA ORDE BARU
oleh : eka ningtyas

Sampai tahun 1997, sebuah sistem politik otoriter yang dibangun dan dipimpin Soeharto telah berlangsung lebih dari tiga dekade. waktu yang tidak singkat untuk membangun sebuah dinasti dalam ranah negara demokrasi. Sebuah “surat sakti” telah mengubah masa depan bangsa Indonesia memasuki babakan periodisasi baru. Soeharto membangun sebuah “Orde Baru” diatas perpolitikan yang penuh dengan konspirasi pada awal pembentukannya. Istilah Orde lama pun muncul untuk mengimbangi dari munculnya istilah orde baru. Orde baru terbentuk dengan dukungan sangat besar dari para pendukung yang ingin terbebas segala kekacauan masa lalu. semboyan yang diangkat “Orde Baru” mirip dengan periode kebijakan politik etis pemerintahan kolonial yaitu berjanji akan membangun ekonomi nasional dan meningkatkan taraf pendidikan serta kesejahteraan. selama masa pemerintahannya, Soeharto gemar membangun legitimasi dengan mencari keterlibatan rakyat namun lewat cara-cara yang dikendalikan dengan cermat dalam sistemnya. Membangun gaya pemerintahan yang paternalistik sekaligus menindas.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, perpolitikan Indonesia didominasi kuat oleh rezim militer. Bahkan dalam bangku pemerintahan pun disediakan bagi kalangan militer. sungguh langkah cerdik yang dilakukan orde baru guna melindungi dinastinya dari kehancuran seperti dijabarkan dalam karya chatrine mc. gragor ketika sejarah berseragam. Selain itu pemberlakuan hukuman penjara politik juga berlaku pada era Orde Baru ini. demi keamanan menjaga kursi kepresidenannya, Soeharto tak segan memenjarakan para lawan politiknya. Amnesti Internasional pada tahun 1977 memperkirakan narapidana politik Indonesia berjumlah antara 55.000 hingga 100.000 orang, dibagi dalam tiga kelompok yang menunjukkan tingkat keterlibatan mereka dalam usaha kudeta tahun 1965. kategori A untuk yang terlibat langsung dengan PKI, kategori B orang yang tidak terlibat langsung, dan kategori C orang yang tidak terlibat langsung dibawah kategori B dengan perbedaan yang tidak jelas. para tahanan ini terkadang ditahan tanpa pemeriksaan pengadilan terlebih dahulu. sedikit beruntung bagi tahanan politik kategori C, mereka diumumkan bebas dan dapat membaur kembali ke masyarakat. namun predikat “tapol” yang terlanjur melekat, membuat mereka sulit kembali bermasyarakat.

Masih dalam tahun yang sama, sekitar 14.000 narapidana dipenjarakan di pulan Buru, Maluku selatan, salah satunya adalah Pramudya Ananta Toer yang menulis tertralogi novel sejarah selama dipenjara : Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. tidak hanya itu,tidak sedikit surat kabar yang mengalami pembredelan ketika memberitakan sebuah fakta pelik yang menjatuhkan Orde Baru seperti yang dialami mingguan berita tempo. new York times dilarang memasuki Indonesia setelah menurunkan suatu artikel mengenai bisnis keluarga Soeharto, dan wacana politik ‘suksesi’ dilarang. tahun berikutnya International herald Tribune dilarang beredar selama empat bulan. dua SIUPP dibatalkan dan beberapa puisi serta drama tidak boleh dipentaskan. Dengan memainkan maneuver halus, Orde Baru menghasilkan kekerasan pada kebebasan Asasi Manusia. Pada November 1969, DPR-GR mengeluarkan undang-undang pemilihan umum yang menetapkan keanggotaan parlemen, DPR ditetapkan terdiri atas 360 anggota yang dipilih, ditambah 100 anggota yang diangkat. seluruh anggota parlemen ini menjadi bagian dari 920 anggota MPR bersama-sama dengan 207 militer dan anggota golongan fungsional yang dipilih oleh presiden, 131 anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 112 anggota dipilih dari partai yang kurang berhasil. sehingga dapat ditarik kesimpulan, pemerintah menunjuk langsung 22% anggota DPR dan 33% anggota MPR, bilangan yang cukup untuk menggagalkan amandemen undang-undang. Tidak cukup sampai disitu, pemerintah membuat peraturan bahwa semua pegawai pemerintah (termasuk PNS) harus setia kepada pemerintahan. dalam hal ini, mereka tidak diizinkan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar (Golongan Karya) yang didirikan tahun 1964 untuk mempererat kerjasama antara tentara dan sipil. sehingga Orde Baru ingin mendirikan sebuah kondominum birokratis-militer di dalam negara.

Dibalik itu semua memang harus diakui mengenai keberhasilan Orde Baru dalam meningkatkan ekonomi nasional dan taraf pendidikan serta kesejahteraan rakyat, sesuai dengan semboyan yang mereka angkat. Awal tahun 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selama satu decade, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7%, dan tidak pernah berada dibawah angka 5%. Tahun 1983 tingkat ketersediaan beras mencapai 146 kilogram per kapita. Prestasi luar biasa ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah dan inisiatif serta kerja keras para petani Indonesia. kesuksesan terbesar periode Orde Baru adalah program Keluarga Berencana yang merupakan terobosan dalam menghadapi masalah lonjakan penduduk. pada dasarnya sterilisasi atau aborsi dilarang secara budaya dan agama sehingga program KB dilakukan menggunakan pil kontrasepsi dan alat kontrasepsi intra-uterus. keberhasilan program KB di Indonesia menjadi salah satu yang paling sukses di dunia. Rezim orde baru sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila yang salurkan melalui program penataran pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P-4) bagi pegawai negeri, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomer II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Materi yang disampaikan dalam penataran adalah program Penghayatan dan Pengamalana Pandasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Selain dibidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sector pendidikan juga mengalami perkembangan pesat. lebih dari 100.000 sekolah dibangun, seperti berbagai Sekolah Dasar Inpres (instruksi Presiden) di berbagai daerah diseluruh wilayah Indonesia didirikan terutama didaerah pedalaman, dan lebih dari 500.000 guru dipekerjakan. naiknya persentasi melek huruf terus meningkat. sensus penduduk 1980 melaporkan bahwa 80,4% laki-laki diatas sepuluh tahun dan 63,6% wanita sudah melek huruf. angka itu meningkat menjadi 89,6% dan 78,7% pada sensus tahun 1990. manfaat pendidikan public dalam perkembnagan bahasa Indonesia tidak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah melek huruf, melainkan juga dari pertumbuhan persentase penduduk yang mampu menggunkan bahasa nasional tersebut. pada tahun 1971, persentase kemampuan penggunaan bahasa nasional itu baru mencapai 40,8%. Sensus 1980 menunjukkan kenaikan angka itu sampai 61,4% dan pada tahun 1990 melonjak hingga 80% bagi orang Indonesia diatas 5 tahun. peningkatan ini juga menunjukkan pengaruh penggunaan bahasa nasioanl dalam surat kabar dan majalah serta dalam radio dan televise. penyebaran bahasa Indonesia berlanjut menjadi sarana penting untuk meningkatkan identitas nasioanal di seantero nusantara.

Kontrol dari penguasa rezim orde baru sangat kuat, tidak hanya sebatas pada bidang ekonomi dan politik saja, namun kebudayaan maupun bahasa tidak luput didalamnya. pembatasan-pembatasan pada karya sastra sangat kuat seperti digambarkan oleh Virginia Matheson Hooker dalam buku Indonesia beyond soeharto. Hooker menyebutkan alasan mengapa orde baru membatasi variasi ekspresi di bidang media, literature dan seni, serta untuk memupuk perkembangan suatu kebudayaan politik nasional yang seragam, maka orde baru memperjuangkan dari kubu negara sebagai prioritas utama : Kesatuan. namun sementara itu, dari lapisan masyarakat, jurnalistik, novelis, pelukis dan orang-orang Indonesia yang berdaya kreatif lainnya menentang prioritas itu. Banyak di antara mereka yang bersikap kritis terhadap ortodoksi pemerintahan. Penentang priotitas kesatuan ini menelusuri wacana kedua dari Bhinneka Tunggal Ika. Ketimbang aspek pertama, ketunggalikaan Indonesia, dinamika wacana kedua yakni kebhinnekaan atau keragaman, jauh kurang sentripetal. Bagaimana Orde Baru mengartikan mandatnya untuk memajukan kebudayaan nasional? bagaimana rezim Soeharto menempatkan dirinya di antara kebudayaan sebagai kreativitas bangsa Indonesia?.Retorika Orde Baru sendiri menunjukkan jawabannya. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang keenam (1994-1999) memperluas "kebudayaan” dan “nilai-nilai" dan menghubungkan kedua konsep itu menjadi sebuah usaha pembangunan.

Kebijakan luar biasa yang diberlakukan pada masa orde Baru selain kebijakan mengenai ekonomi dan kesejahteraan adalah mengenai perkembangan Bahasa Indonesia atau lebih tepatnya “pembakuan bahasa Indonesia”. Kita dikenalkan dengan istilah “bahasa Indonesia yang baik dan benar” selama rezim Orde Baru. namun hal ini bukanlah mutlak sebagai persoalan bahasa seutuhnya, kemudian menjadi politik “bahasa yang baik dan benar” hanya bisa dipahami dalam konteks kesewenang-wenangan orde baru. Pembakuan bahasa jelas cara yang mudah untuk menyeragamkan atau pendek kata menguasai pikiran orang. Dengan bahasa yang baku maka rakyat dapat dengan mudah menurut saja pada kebijakan yang diciptakan penguasa birokrasi. Dalam hal ini pemerintah menggunakan bahasa sebagai alat legitimasi dalam membangun hegemoni politiknya. Bahasa dan politik merupakan dua istilah yang sering dikaitkan dan memiliki hubungan yang unik. pertama hubungan sejajar antara politik dan bahasa. disini politik dan bahasa saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan tarik menarik secara setara. keduannya saling berpengaruh karena keduannya menjadi subyek. Kedua, hubungan saling membawahi antara politik dan bahasa. Disini salah satu menjadi subyek dan lainnya menjadi obyek. pada satu pihak bahasa dapat dijadikan agenda kebijakan dan sasaran kajian politik kemudian pada pihak lain tuturan politik dan verbal politik dapat dilihat sebagai gejala kebahasaan dan sasaran kajian kebahasaan.

Politik bahasa di Indonesia menjadi kepanjangan tangan dari rezim orde baru. politik bahasa terkadang dijadikan agenda dan ideology kehidupan bernegara. penetapan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah-Asing-Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD), Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, peristilahan Indonesia (asing-Indonesia, baku-tidak baku) oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang notabene organ pemerintahan merupakan contoh pembentukan politik bahasa Indonesia. menurut Ariel Heryanto dalam bukunya “Bahasa dan Kuasa: Tatapan Postmodernisme dalam Bahasa dan Kekuasaan”, bahasa Indonesia pada hakikatnya merupakan komoditas industrial. bahasa tidak lahir dan tumbuh dari dinamika komunal masyarakat, tetapi merupakan produk rekayasa para professional yang dirancang untuk dipasarkan secara massal. bahasa bukan lagi menjadi bahasa ibu maupun lingua fanca melainkan menjadi komuditas yang bersumber pada keputusan para pejabat pembinaan dan pengembangan bahasa.

Ejaan Yang Disempurnakan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1972. EYD itu sendiri jauh dari sempurna. mustahil memang menyempurnakan ejaan dua bahasa yang punya tradisi berbeda dan berlawanan, biarpun keduannya serumpun sekali pun. tata ejaan Inggris, menjadi latar belakang ejaan Malaysia. Lain sekali dari tata ejaan Belanda yang menjadi latar belakang bahasa Indonesia. orang Malaysia layaknya orang Inggris menulis Jordan dan Johannesburg dan melafalkan keduannya sebagai Djordan dan Djohannesburg. sedangkan menurut EYD keduannya dibaca Yordania dan Yohannesburg sesuai dengan bahasa Belanda yang mengeja keduannya sebagai Jordanie dan Johannesburg. Menjadi permasalahan disini EYD terlalu memaksakan ejaan bahasa Inggris tapi lafalnya tetap cara Belanda. terlihat jelas disini EYD bertindak setengah hati, hanya mengubah ejaan tanpa merubah lafal. inilah politik licik pemerintah, persamaan ejaan itu telah membuat kita menjadi asing dengan ejaan Suwandi, bahkan asing pada jati diri kita sendiri terutama masa lampau. generasi yang dibesarkan oleh EYD tidak suka membaca terbitan sebelum zaman itu.

Politisasi bahasa yang paling kentara dan sering dipergunakan oleh penguasa dan masyarakat adalah penjulukan atau labeling. pola semacam ini juga berlaku pada era orde baru dimana kita kerap mendengar istilah-istilah ekstrim kanan, ekstrim kiri, anti pancasila, subversive, anti pembangunan, provokator, OTB, GPK. selain labeling muncul pula berbagai gaya bahasa seperti eufimisme atau dihalus-haluskan, puferistis atau sarkastis (dikasar-kasarkan), bombastis (dibesar-besarkan), vulgarristis (dijijik-jijikkan), feodalistis atau stratifikatif dan juga sloganistis dijadikan gaya bahasa pemerintah Orde baru dalam Reformasi Pembangunan. counter yang dilakukan oleh masyarakat kemudian menghasilkan plesetan bahasa seperti, Supersemar (Soeharto persis seperti Marcos), RCTI (Ratu cendana Titip Investasi) SDSB (Soeharto Dalang Segala Bencana), KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), BJ Habibie (bicara jago, habis bicara bingung), Akbar Tanjung (Akhirnya Bubar Tanpa Udjung). Keduanya merupakan contoh bahasa politik yang berlaku di Indonesia sekaligus respon yang muncul dari masyarakat. Muncul istilah-istilah yang secara makna dikudeta oleh para penguasa orde baru telah mengubah pandangan dan cara berpikir nasyarakat Indonesia yang menjadi subjek bahasa.

Bahasa politik merupakan bahasa yang dipergunakan oleh para elit birokrasi guna menyampaikan kepentingan dalam kekuasaannya. menurut Virginia Matheson Hooker dalam bukunya “Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru” menyebutkan ciri bahasa politik yaitu : terjadinya politisasi makna atas bahasa-bahasa yang dipergunakannya, terjadi penghalusan makna dalam bentuk eufimisme bahasa yang dalam terminology Mochtar Lubis sebagai sebuah penyempitan makna serta memunculkan citra positif terhadap penguasa dengan menyembunyikan “kenyataan yang menyakitkan”, terjadinya bentuk-bentuk bahasa propaganda dalam rangka meyakinkan pihak lain, terutama masyarakat. propaganda yang paling berani adalah menggunakan bahasa agitasi dan bahasa rumor (tidak jelas sumbernya) untuk mencegah gejolak social.

Eufimisme yang digunakan pada masa Orde Baru digunakan untuk menutupi informasi yang sebenarnya sebagai selubung terhadap kenyataan yang jauh lebih mengecewakan. eufimisme semacam ini mengakibatkan dampak meniadakan control social yang efektif dan juga menuntun masyarakat menjadi kurang peka terhadap perkembangan yang terjadi. ciri lain dari bahasa para politisi era Orde Baru adalah adanya peniruan gaya berbahasa orang yang paling berwibawa dan paling berkuasa pada waktu itu (Soeharto), yaitu pengucapan akhiran –kan menjadi –ken dan banyak penggunaan kata daripada, padahal kata daripada seharusnya digunakan dalam perbandingan. Peniruan gaya berbicara semacam itu semata-mata untuk mengidentifikasikan diri dengan Presiden Soeharto. Kekeliruan nyata yang hampir diacuhkan orang pada era Orde Baru, bahkan hingga hari ini pun masih ada segelintir orang yang bergaya bahasa semacam itu.

Kini zaman telah berganti, demokrasi selalu dielu-elukan hampir disetiap sudut ruang dan waktu. Kebebasan dalam mengungkapkan pendapat benar-benar dihargai, factor inilah yang membuat masyarakat Indonesia semakin aktif dalam memberikan sumbang asih kritik dan saran yang ditujukan kepada pemerintah dengan berbagai cara. orasi, demo, karya sastra, oponi masyarakat bahkan pemogokan makan pun selalu menghiasi perjalanan sejarah demokratisasi berpendapat di Indonesia. Namun mata pelajaran Bahasa Indonesia saat ini masih memberikan pelajaran “bahasa baku” hingga tingkat SMA. sungguh ironis mengingat gembar-gembor pembangunan dan demokratisasi yang kencang dari berbagai pihak namun belum mengubah system politik bahasa yang lama. orde baru masih terus membayangi perjalanan sejarah bangsa walaupun Soeharto telah mangkat. Berselang beberapa bulan setelah Soeharto meninggal, Santer terdengar berita baik pada media massa maupun elektronik mengenai para korban kekerasan politik yang angkat bicara. mengapa semua baru angkat bicara setelah pemimpin orde baru meninggal?. apakah ketika Orde Baru tumbang digantikan era Reformasi belum mampu membuat para korban politik orde baru nyaman untuk meminta keadilan? atau mereka masih belum percaya dengan pemerintahan yang berganti-ganti menduduki kursi kepresidenan untuk waktu yang singkat?. pertanyaan mendasar itu tentunya membutuhkan kajian mendalam mengingat selama 32 tahun membangun dinasti, tentunya banyak pemimpin yang dibesarkan dalam system otoriter halus semasa orbe baru. perlu proses panjang untuk menghilangkan pengaruh orde baru beserta para penganut fahamnya. ditambah ketidakpercayaan rakyat Indonesia terhadap militer yang selama 32 tahun hidup dalam dua peran yaitu, melindungi masyarakat sekaligus melindungi pemerintah (yang secara langsung berpengaruh terhadap jabatannya).

Pada bidang kebahasaan, Indonesia menghadapi permasalahan baru yakni munculnya penggunaan bahasa gaul maupun gaya bahasa Indoglish. bahasa gaul marak dipakai untuk pergaulan sehari-hari para remaja dalam kurun waktu sepuluh tahun ini. ditambah lagi dengan ketersediaan kamus bahasa gaul yang mengejawantah hingga ke toko buku terkenal di Indonesia. Berbeda dengan bahasa gaul, gaya bahasa Indoglish justru menyerang para pemimpin rakyat di dewan. terkadang tanpa sadar mereka mengucapkan bahasa Indonesia yang dicampur aduk tidak karuan dengan bahasa Inggris agar terdengar enak ditelinga. hanya telinga orang bodoh saja tentunya. Banyaknya dewan rakyat yang ikut dalam bursa politik yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan politik (contohnya public figure) tentu saja memberikan dampak yang kurang baik bagi perjalanan kebangsaan Indonesia dalam berbagai bidang. seperti dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik.

Politik bahasa macam apa yang kita butuhkan dalam era reformasi, demokrasi dan globalisasi di Indonesia saat ini?. Dalam era reformasi, demokratisasi dan globalisasi Indonesia sekarang ini kita membutuhkan sebuah format, agenda, dan kebijakan politik bahasa yang mampu menghormati dan melindungi kemajemukan keindonesian kita pada satu sisi dan pada sisi lain menegakkan keindonesia kita sebagai satu bangsa. hal ini berarti sebuah format , agenda, dan kebijakan politik linguistic yang uniformistis, monodimensionalistis, sentralis dan elitis-ekslusif harus ditinggalkan pada satu pihak dan pada pihak lain format, agenda dan kebijakan politik bahasa dalam artian luas yang pluralistis, multidimensional, desentralistis, dan inskusif harus ditumbuhkembangkan dan bahkan diterapkan. sudah waktunya kita memiliki sebuah format dan agenda politik bahasa yang pluralistis, multidimensional, desentralistis dan insklusif supaya bahasa memiliki sumbangan berarti dalam proses reformasi dan demokrasi Indonesia.

Selasa, 01 Juni 2010

Ali Sadikin, Empu Modernitas Kota Jakarta

Lahir dari keluarga sederhana di Sumedang pada tanggal 7 Juli 1927 membuat Ali Sadikin yang akrab disapa Bang Ali tumbuh menjadi pemuda yang giat bekerja keras dan belajar. Hal itu menghantarkan bang Ali menamatkan pendidikan Angkatan Laut di Semarang. Mengawali karirnya sebagai Perwira Angkatan Laut di Barak Wonokitri, Surabaya dan untuk waktu yang bersamaan Beliau menjabat sebagai staf korps marinir.Beliau juga menjadi dosen Akademi Angkatan Laut di Surabaya dan Hakim Militer di Pengadilan Militer Tinggi untuk surabaya dan Malang.

Pada tahun 1953 bang Ali dikirim ke sekolah korps Marinir di Quantico, Amerika Serikat untuk pelatihan tingkat lanjut. Sekembalinya ke Tanah Air, Beliau diangkat sebagai Komando Korps Marinir Pusat Pelatihan dan merangkap Komando Pasukan Marinir. Pada 1959 hingga 1963 bang Ali ditunjuk oleh Soekarno menjadi Deputi Militer atau Panglima Tertinggi Angkatan Laut Indonesia .

Selama menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Laut Indonesia Ali Sadikin memperoleh 26 Medali dan Penghargaan. Hal itu yang membuat Soekarno menunjuk Beliau menjabat sebagai Mentri Komunikasi dan Mentri Koordinasi Kelautan. Ketika berusia 39 tahun Soekarno menugaskan Beliau menduduki kursi sebagai Gubernur Jakarta pada tanggal 28 April 1966. Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta selama 11 tahun hingga tahun 1977.

Bukan hal mudah memimpin suatu daerah yang kondisinya tidak terkendali. Iklim politik yang labil, kondisi sosial yang rendah, sanitasi buruk, meledaknya jumlah penduduk, masih minimnya pendidikan, transportasi semrawut, tatanan kota yang berantakan , serta kondisi ekonomi yang belum stabil. Kondisi semacam itulah yang harus diperbaiki oleh Ali Sadikin selama masa jabatannya sebagai Gubernur. Perbaikan struktur dan infrastruktur dilaksanakan dengan cepat guna memperbaiki kondisi Jakarta menjadi lebih baik. Beliau juga mempelopori adanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sejak 19 Juni 1968.

Dibawah kepemimpinannya, Jakarta mengalami banyak perubahan karena proyek-proyek hasil buah pikiran Beliau seperti pembangunan Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Ria Monas, Taman Impian Jaya Ancol, dan pelestarian budaya Betawi di kawasan Codet. Beliau juga terkenal sebagai pemerhati Budaya dan Olahraga. Ketika masa jabatannya Jakarta berkali-kali menjadi tuan rumah PON serta untuk pertama kali diselenggarakannya pemilihan Abang None Jakarta.

Ali Sadikin banyak memperoleh penghargaan selama Beliau menjabat maupun setelah menjadi mantan Gubernur Jakarta . Jasa-jasanya yang besar terhadap Indonesia khususnya Jakarta , telah menghantarkan Jakarta tumbuh menjadi salah satu kota Metropolitan di Asia Tenggara. Pada tahun 2006 Beliau menerima penghargaan dari Bank Dunia atas jasanya dalam pembanguna Jakarta melalui Program Muhammad Husni Tamrin (MHT). Karena keberhasilannya program tersebut telah ditiru beberapa kota di Indonesia dan Dunia. Beliau disebut sebagai Global Best Practice salah satu inisiatif yang menjadi teladan di seluruh Dunia. (Eka Ningtyas 08)
Ali Sadikin, Empu Modernitas Kota Jakarta



Lahir dari keluarga sederhana di Sumedang pada tanggal 7 Juli 1927 membuat Ali Sadikin yang akrab disapa Bang Ali tumbuh menjadi pemuda yang giat bekerja keras dan belajar. Hal itu menghantarkan bang Ali menamatkan pendidikan Angkatan Laut di Semarang. Mengawali karirnya sebagai Perwira Angkatan Laut di Barak Wonokitri, Surabaya dan untuk waktu yang bersamaan Beliau menjabat sebagai staf korps marinir.Beliau juga menjadi dosen Akademi Angkatan Laut di Surabaya dan Hakim Militer di Pengadilan Militer Tinggi untuk surabaya dan Malang.

Pada tahun 1953 bang Ali dikirim ke sekolah korps Marinir di Quantico, Amerika Serikat untuk pelatihan tingkat lanjut. Sekembalinya ke Tanah Air, Beliau diangkat sebagai Komando Korps Marinir Pusat Pelatihan dan merangkap Komando Pasukan Marinir. Pada 1959 hingga 1963 bang Ali ditunjuk oleh Soekarno menjadi Deputi Militer atau Panglima Tertinggi Angkatan Laut Indonesia .

Selama menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Laut Indonesia Ali Sadikin memperoleh 26 Medali dan Penghargaan. Hal itu yang membuat Soekarno menunjuk Beliau menjabat sebagai Mentri Komunikasi dan Mentri Koordinasi Kelautan. Ketika berusia 39 tahun Soekarno menugaskan Beliau menduduki kursi sebagai Gubernur Jakarta pada tanggal 28 April 1966. Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta selama 11 tahun hingga tahun 1977.

Bukan hal mudah memimpin suatu daerah yang kondisinya tidak terkendali. Iklim politik yang labil, kondisi sosial yang rendah, sanitasi buruk, meledaknya jumlah penduduk, masih minimnya pendidikan, transportasi semrawut, tatanan kota yang berantakan , serta kondisi ekonomi yang belum stabil. Kondisi semacam itulah yang harus diperbaiki oleh Ali Sadikin selama masa jabatannya sebagai Gubernur. Perbaikan struktur dan infrastruktur dilaksanakan dengan cepat guna memperbaiki kondisi Jakarta menjadi lebih baik. Beliau juga mempelopori adanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sejak 19 Juni 1968.

Dibawah kepemimpinannya, Jakarta mengalami banyak perubahan karena proyek-proyek hasil buah pikiran Beliau seperti pembangunan Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Ria Monas, Taman Impian Jaya Ancol, dan pelestarian budaya Betawi di kawasan Codet. Beliau juga terkenal sebagai pemerhati Budaya dan Olahraga. Ketika masa jabatannya Jakarta berkali-kali menjadi tuan rumah PON serta untuk pertama kali diselenggarakannya pemilihan Abang None Jakarta.

Ali Sadikin banyak memperoleh penghargaan selama Beliau menjabat maupun setelah menjadi mantan Gubernur Jakarta . Jasa-jasanya yang besar terhadap Indonesia khususnya Jakarta , telah menghantarkan Jakarta tumbuh menjadi salah satu kota Metropolitan di Asia Tenggara. Pada tahun 2006 Beliau menerima penghargaan dari Bank Dunia atas jasanya dalam pembanguna Jakarta melalui Program Muhammad Husni Tamrin (MHT). Karena keberhasilannya program tersebut telah ditiru beberapa kota di Indonesia dan Dunia. Beliau disebut sebagai Global Best Practice salah satu inisiatif yang menjadi teladan di seluruh Dunia. (Eka Ningtyas 08)

Kamis, 20 Mei 2010

nusantara

Nusantara merupakan istilah yang dipakai oleh orang Indonesia untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 1Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16), namun untuk menggambarkan konsep yang berbeda dengan penggunaan sekarang. Pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai nama alternatif untuk negara lanjutan Hindia-Belanda.
Setelah penggunaan nama Indonesia disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara dipakai sebagai sinonim untuk kepulauan Indonesia. Malaysia meminjam istilah ini namun memakainya dalam pengertian yang berbeda. Di Malaysia, istilah ini lazim digunakan untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina.
Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa


Wilayah Majapahit
Dalam konsep kenegaraan Jawa di abad ke-13 hingga ke-15, raja adalah "Raja-Dewa": raja yang memerintah adalah juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit dapat dipakai sebagai teladan. Negara dibagi menjadi tiga bagian wilayah: Negara Agung, mancanegara, dan nusantara. Negara Agung merupakan daerah sekeliling ibukota kerajaan tempat raja memerintah. Mancanegara adalah daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang budayanya masih mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di "daerah perbatasan".
Dilihat dari sudut pandang ini, Madura dan Bali adalah daerah "mancanegara". Selain itu Lampung dan juga Palembang juga masih bisa dianggap daerah "mancanegara". Nusantara adalah daerah di luar pengaruh budaya Jawa tetapi masih diklaim sebagai daerah taklukan: para penguasanya harus membayar upeti.
Gajah Mada menyatakan dalam Sumpah Palapa: Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada : Lamun huwus kalah nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.
Kitab Negarakertagama mencantumkan wilayah-wilayah "Nusantara", yang pada masa sekarang dapat dikatakan mencakup sebagian besar wilayah modern Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, sebagian Kepulauan Maluku, dan Papua Barat) ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian kecil Filipina bagian selatan.
Secara morfologi, kata ini adalah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuna nusa ("pulau") dan antara ("lain").
Penggunaan modern


Konsep Nusantara menurut para pendiri bangsa Indonesia adalah identik dengan Indonesia sekarang (bekas Hindia-Belanda).
Pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan nama "Nusantara" untuk menyebut wilayah HindiaBelanda yang tidak memiliki unsur bahasa asing ("India"). Hal ini dikemukakan karena Belanda, sebagai penjajah, lebih suka menggunakan istilah Indie ("Hindia"), yang menimbulkan banyak kerancuan dengan literatur berbahasa lain. Definisi ini jelas berbeda dari definisi pada abad ke-14. Pada tahap pengusulan ini, istilah itu "bersaing" dengan alternatif lainnya, seperti "Indonesiƫ" (Indonesia) dan "Insulinde". Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eduard Douwes Dekker.
Penggunaan di Malaysia
Istilah "Nusantara" digunakan juga di Malaysia untuk menyebut kawasan kepulauan di antara Asia Tenggara benua (Indocina) dengan Australia, dan mencakup negara-negara Indonesia, Malaysia (termasuk wilayah semenanjung), Singapura, Brunei, Filipina (bagian selatan), Timor Leste, dan - namun tidak selalu - Papua Nugini. Ini berhubungan dengan konsep mereka tentang "Ras Melayu", di mana menurut mereka kawasan kepulauan ini berada di bawah pengaruh satu kebudayaan induk yaitu kebudayaan "Ras Melayu".
Malaysia menggunakan istilah ini untuk menyebut kawasan Asia Tenggara maritim yang memiliki keterkaitan dengan budaya atau bahasa Melayu, karena bahasa ini merupakan lingua franca dalam hubungan antarmanusia di kepulauan ini. Literatur berbahasa Inggris dan beberapa bahasa Eropa lain (namun jarang dijumpai dalam literatur berbahasa Belanda) pun menyebut kawasan ini sebagai Malay Archipelago
"Nusantara" dan "Kepulauan Melayu"


"Nusantara" pada zaman Majapahit dan Kepulauan Melayu yang merupakan dasar dari konsep (Alam Melayu) adalah dua konsep yang memiliki kesamaan cakupan geografis namun terdapat perbedaan sejarah sehingga dua konsep ini tidak dapat digunakan untuk merujuk hal yang sama.
Konsep "Nusantara" murni berasal dari kebudayaan asli Indonesia (Majapahit). Hal ini terlihat dari kata Nusantara sendiri yang tidak diambil dari bahasa asing (India). Bangsa Indonesia sebagai keturunan asli (bukan pendatang) dari Majapahit memiliki hak mutlak atas terminologi Nusantara. Sebagai pewaris terminologi Nusantara, maka hakikat dari definisi terminologi ini yaitu wilayah negara adalah tetap. Jikalau pada asalnya Nusantara merujuk ke wilayah Majapahit, maka sekarang Nusantara merujuk pada wilayah Indonesia.
Sedangkan konsep Kepulauan Melayu sebenarnya digunakan oleh bangsa asing untuk merujuk wilayah dimana penduduknya menggunakan rumpun bahasa Austronesia. Penggunaan kata Melayu sendiri tidak dimaksudkan untuk merujuk pada suku Melayu, namun lebih kepada karena kata "me-la-yo" yang ditemukan di Jambi merupakan kata tertua pada saat itu. kata "me-la-yo" ini sebenarnya hanya merujuk sebagian kecil wilayah jambi dan tidak memiliki cakupan seluas "Nusantara". Pada perkembangannya sebagian penduduk di Asia Tenggara menyalahartikan kata Kepulauan Melayu sebagai konsep epicentris dimana Melayu (Melayu Malaysia) sebagai pusat peradaban di wilayah Kepulauan Melayu (Austronesia).
Dari kesalahan arti Kepulauan Melayu, kemudian juga berkembang konsep ras Melayu. Konsep ini jelas merupakan suatu kesalahan karena etnis Melayu merupakan salah satu kelompok etnis, sama seperti Jawa, Sunda, Bali, dll.
Mengingat penyimpangan dari konsep Kepulauan Melayu ini dan juga perbedaan sejarah dari kedua terminologi maka terminologi Nusantara dan Kepulauan Melayu adalah terminologi yang berbeda. eka